lolstatistics.com -Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memastikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) berjalan efisien.
Rekomendasi ini muncul karena aturan pelaksana PP Tunas yang tengah disusun dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pelaku ekosistem ekonomi digital di Indonesia. idEA menekankan pentingnya menyeimbangkan perlindungan anak dengan kelancaran inovasi digital.
Ketua idEA, Hilmi Adrianto, menekankan perlunya klasifikasi risiko bertingkat dan proposional. Sistem berbasis skor dapat mencerminkan profil risiko aktual secara lebih akurat. “Pendekatan ini selaras dengan prinsip safety by design, berbasis bukti, dan praktik global,” kata Hilmi dalam konferensi pers virtual yang digelar di KADIN, Jumat.
Selain itu, idEA merekomendasikan penyederhanaan prosedur kepatuhan dan transparansi mekanisme pelaporan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan sistem internalnya tanpa mengganggu operasional. Hal ini dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi digital yang dinamis.
Baca juga:“Google Perkenalkan Nano Banana 2, AI Pembuat Gambar yang Lebih Ngebut”
idEA Minta Pemerintah Terapkan Penilaian Risiko Proporsional di PP Tunas
Hilmi menekankan bahwa karakter dan model bisnis masing-masing platform harus diperhatikan secara proporsional. Pendekatan berbasis prinsip ini akan membuat penilaian risiko lebih realistis dan sejalan praktik global.
Selain klasifikasi risiko, idEA memberikan rekomendasi terkait mekanisme verifikasi usia. Ketentuan ini sebaiknya tidak hanya berlaku bagi PSE, tetapi juga pemilik sistem operasi dan toko aplikasi pada perangkat. Hal ini dimaksudkan agar sistem saling melengkapi dan memberikan perlindungan anak lebih efektif.
Asosiasi juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara mitigasi yang diterapkan PSE dan mekanisme verifikasi usia pada platform digital. Sinergi ini dinilai dapat mengurangi risiko penyalahgunaan layanan oleh anak-anak.
Dengan penerapan pendekatan proporsional dan mekanisme verifikasi yang terintegrasi, implementasi PP Tunas diharapkan lebih efisien, akurat, dan relevan dengan praktik operasional ekosistem digital Indonesia.
Verifikasi Usia dan Usulkan Masa Transisi PP Tunas
Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menekankan perlunya standar teknis jelas dalam verifikasi usia pada aturan pelaksana PP Tunas.
Ketua idEA, Hilmi Adrianto, menilai rancangan saat ini berpotensi menimbulkan risiko privasi dan keamanan data. Hal ini bisa meningkatkan biaya kepatuhan PSE dan fragmentasi sistem antarplatform.
idEA mendorong pemerintah melibatkan mitra industri lebih luas dalam penyusunan aturan pelaksana, agar regulasi tetap seimbang antara perlindungan anak dan pertumbuhan ekonomi digital.
Selain itu, asosiasi merekomendasikan pemberian masa transisi minimal 12 bulan bagi PSE untuk menyesuaikan layanan sesuai ketentuan baru. Hilmi menekankan, “Masa transisi memungkinkan koordinasi lintas kementerian dan pelibatan industri berbasis data.”
Baca juga:“Asus Hadirkan Tablet Gaming ROG Hasil Kolaborasi dengan Kojima Productions”
Leave a Reply