lolstatistics.com – Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengklarifikasi setelah istrinya Agustina Hastarini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penggunaan fasilitas negara dalam perjalanan bertajuk “misi budaya” ke Eropa. Perjalanan ini berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025, mencakup sejumlah negara seperti Belgia, Prancis, Italia, dan Belanda.
Sorotan semakin tajam setelah beredarnya surat resmi berkop Kementerian UMKM yang meminta bantuan kepada KBRI dan KJRI untuk mendampingi rombongan Agustina selama kunjungan tersebut.
“Baca juga : Kemenristekdikti Beri Tanggapan Dugaan Integritas 13 Kampus RI”
Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, dan ditujukan ke berbagai perwakilan diplomatik RI di Eropa. Dalam surat itu disebutkan bahwa kehadiran pihak KBRI dan KJRI dibutuhkan untuk mendampingi rombongan istri Menteri selama kegiatan berlangsung.
Publik mempertanyakan dasar hukum permintaan fasilitas negara untuk seseorang yang tidak menjabat di pemerintahan. Akibatnya, akun Instagram Agustina dibanjiri komentar kritis dari netizen.
Menanggapi isu ini, Maman Abdurrahman memberikan klarifikasi langsung kepada media setelah bertemu dengan Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, pada Jumat, 4 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun dana negara yang digunakan selama perjalanan tersebut.
Menteri UMKM Bantah Istri Gunakan Dana Negara untuk Perjalanan Misi Budaya
“Semua biaya, mulai dari tiket, hotel, makanan, hingga transportasi ditanggung sendiri oleh istri saya,” ujar Maman, dikutip dari ANTARA.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh bukti pembayaran telah diserahkan ke KPK sebagai bentuk transparansi. Menurutnya, pemesanan hotel dilakukan sejak Mei 2025, jauh sebelum isu ini mencuat. Kunjungan Maman ke KPK dilakukan secara sukarela, tanpa adanya pemanggilan resmi. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya untuk menjaga kehormatan pribadi dan keluarganya.
“Baca juga : Dampak Makan Pepaya saat Perut Kosong bagi Kesehatan”
Dengan langkah terbuka yang diambil Maman, isu dugaan penyalahgunaan dana negara kini memasuki tahap klarifikasi institusional. Transparansi pejabat publik dalam menjawab kritik dan dugaan publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Ke depan, komunikasi yang terbuka dan verifikasi dokumen akan sangat menentukan penyelesaian isu ini secara adil dan objektif.
Leave a Reply