Anggota Komisi I Dukung Evaluasi Kemhan, Latsarmil Diganti Pembekalan Bela Negara
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, setelah memutuskan mengevaluasi program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat karena menunjukkan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dan hasil evaluasi.
Oleh menilai penghentian program latsarmil serta penggantian pendekatan pelatihan menjadi pembekalan bela negara dan manajerial lebih sesuai dengan kebutuhan peserta. Keputusan itu juga dinilai mampu menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan program sebelumnya.
Evaluasi Kemhan Dinilai Lebih Sesuai dengan Kebutuhan Calon Manajer
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Oleh Soleh menyampaikan apresiasi kepada Kemhan yang segera melakukan penyesuaian terhadap program pelatihan. Menurut dia, pemerintah telah mengambil keputusan yang responsif dengan mengganti latsarmil menjadi pendidikan bela negara yang dipadukan dengan materi manajerial.
Ia menegaskan bahwa calon manajer koperasi memiliki tanggung jawab utama mengelola organisasi, meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan usaha koperasi. Karena itu, mereka membutuhkan pembekalan yang lebih menitikberatkan pada kemampuan kepemimpinan, tata kelola organisasi, perencanaan usaha, hingga pengambilan keputusan.
Meski demikian, Oleh menilai pendidikan bela negara tetap memiliki peran penting. Materi tersebut dapat membentuk karakter peserta, meningkatkan disiplin, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa. Namun, isi pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan para calon manajer.
Menurut dia, kombinasi antara pendidikan bela negara dan materi manajerial akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan pelatihan dengan pendekatan kemiliteran penuh. Dengan pola tersebut, peserta dapat mempersiapkan diri menghadapi tantangan dalam mengelola koperasi tanpa terbebani materi yang tidak berkaitan langsung dengan tugas mereka.
Oleh juga mengingatkan agar evaluasi yang dilakukan Kemhan tidak berhenti pada perubahan istilah semata. Pemerintah perlu memperbaiki substansi program, metode pembelajaran, serta sistem pelatihan agar benar-benar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.
Ia menekankan bahwa pelatihan harus berlangsung efektif, relevan dengan kebutuhan peserta, sekaligus mengutamakan aspek keselamatan. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar kejadian yang tidak diinginkan tidak kembali terjadi pada pelaksanaan program berikutnya.
Baca juga: “Pidato Lengkap Prabowo di Hari Bhayangkara Ke-8“
Sebelumnya, Kemhan resmi menghentikan program latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan sebagai calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa kementerian telah mengubah pendekatan pelatihan. Program tersebut kini difokuskan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan lagi latihan dasar kemiliteran.
Perubahan itu dilakukan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi pelaksanaan program menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti latsarmil. Hasil evaluasi mendorong Kemhan mengurangi aktivitas fisik serta materi yang berkaitan langsung dengan latihan kemiliteran.
Kemhan juga menghapus latihan menembak dari rangkaian kegiatan. Sebagai gantinya, pelatihan difokuskan pada pembentukan disiplin, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, karakter, dan kesiapan manajerial peserta.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan calon pengelola koperasi yang memiliki kemampuan memimpin organisasi secara profesional sekaligus memiliki karakter yang kuat. Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan pembentukan sikap bela negara dengan peningkatan kompetensi manajemen yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi.
Ke depan, efektivitas model pelatihan baru akan menjadi perhatian berbagai pihak. Hasil evaluasi pelaksanaan program diharapkan dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga calon manajer Koperasi Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih memperoleh kompetensi yang relevan, aman, dan mampu mendukung pengembangan koperasi secara berkelanjutan.
Baca juga: “Ketua DPR minta pelatihan SPPI KDKMP fokus pada manajerial saja“
Leave a Reply