RAPBN 2027 Jaga Pangan dan Dorong Kemandirian Energi

RAPBN 2027 Perkuat Ketahanan Pangan dan Kemandirian Energi

Deretan angka dalam RAPBN 2027 mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan dan kemandirian energi sebagai dua prioritas penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun. Sementara itu, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun.

Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8-6,5 persen. Target tersebut menjadi bagian dari kerangka fiskal untuk menjalankan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Program prioritas itu mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan.

Pemerintah juga mengarahkan anggaran untuk memperkuat ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, dan pengentasan kemiskinan.

Prabowo menegaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pengelolaan keuangan negara. Menurut dia, APBN harus menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan memperkuat kemampuan Indonesia mencapai kesejahteraan.

Anggaran pangan mencapai Rp195,3 triliun

Pemerintah mengalokasikan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut meningkat 2,3 persen dibandingkan outlook APBN 2026 yang mencapai Rp190,9 triliun.

baca juga: RAPBN 2027: Target Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Capai Rp 2.908 Triliun

Dana tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan melalui berbagai program di sektor pertanian. Pemerintah menyiapkan pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare.

Pemerintah juga menargetkan pencetakan sawah baru seluas 100.000 hektare. Selain itu, optimalisasi lahan pertanian mencapai 200.000 hektare.

Dukungan produksi turut diberikan melalui penyediaan 23.528 unit alat dan mesin pertanian prapanen untuk subsektor tanaman pangan.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi lahan garam seluas 616 hektare. Pengembangan jaringan irigasi mencakup 55.765 hektare.

Selain itu, pemerintah melanjutkan pembangunan 14 bendungan yang masih dalam tahap pengerjaan. Fasilitas bagi 400 kampung nelayan juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan.

Program pangan tidak hanya menyasar peningkatan produksi. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan untuk mengendalikan kerawanan pangan bagi 5.000 orang.

Gerakan pangan murah akan dilaksanakan bagi 38 kelompok masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan.

Swasembada pangan memperkuat posisi Indonesia

Pemerintah mencatat Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan dalam setahun terakhir. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Namun, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah pada sejumlah komoditas. Bawang putih, daging sapi, dan daging kerbau menjadi beberapa komoditas yang belum mencapai swasembada.

Penguatan produksi domestik karena itu tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri.

Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur Andrea Azzqy menilai capaian pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan dapat menjadi modal penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia.

Menurut Andrea, kemampuan menjaga pasokan pangan domestik dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan negara-negara besar.

Ia melihat kemandirian pangan dan energi dapat menjadi instrumen diplomasi kedaulatan. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai pasar, tetapi juga mampu menjaga stabilitas domestik.

Andrea juga menilai penguatan kemandirian ekonomi dapat memperbesar legitimasi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang mandiri di kawasan Indo-Pasifik.

Menurutnya, posisi tersebut relevan dalam keterlibatan Indonesia di berbagai forum, termasuk ASEAN, BRICS, dan IORA. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan capaian tersebut berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Pemerintah dorong kemandirian energi

Selain pangan, pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai prioritas dalam RAPBN 2027. Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menekan kebutuhan impor bahan bakar minyak.

Presiden Prabowo menyoroti kondisi Indonesia yang masih bergantung pada energi fosil dan impor BBM. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar.

Pemerintah kemudian mendorong percepatan elektrifikasi sebagai salah satu strategi transisi energi. Pembangkit listrik tenaga surya menjadi salah satu sumber energi yang mendapat perhatian.

Prabowo menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas total 100 gigawatt. Pemerintah juga mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga diesel.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, pembangunan PLTS 100 GW berpotensi menghemat sedikitnya Rp73,9 triliun setiap tahun. Penghematan tersebut berasal dari penurunan biaya pokok produksi listrik.

Untuk 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS sebesar 30 GW. Pemerintah juga menargetkan penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel.

Prabowo bahkan menyampaikan gagasan agar setiap desa memiliki PLTS berkapasitas 1 megawatt. Target tersebut mencerminkan upaya memperluas pemanfaatan energi listrik hingga tingkat daerah.

Kendaraan listrik dan B50 dukung penghematan devisa

Transformasi energi juga mencakup pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Pemerintah mendorong penyediaan insentif, pembangunan infrastruktur pengisian daya, dan penguatan rantai pasok baterai.

Pengembangan kendaraan listrik diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM fosil. Kebijakan tersebut sekaligus berpotensi menekan penggunaan devisa untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp272,95 triliun dalam RAPBN 2027. Subsidi tersebut digunakan untuk menjaga harga energi, termasuk BBM dan listrik, agar tetap terjangkau masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah mengandalkan program Biodiesel B50 untuk memperkuat ketahanan energi. Mandatori B50 mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026 dengan campuran biodiesel berbasis minyak kelapa sawit sebesar 50 persen.

Menurut pemerintah, penerapan B50 telah menghentikan impor solar sepenuhnya. Kebijakan tersebut juga diperkirakan menghemat devisa hingga Rp170 triliun per tahun.

Pemerintah berharap kombinasi biodiesel, elektrifikasi, dan pengembangan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor. Kebijakan itu sekaligus diarahkan untuk membuat APBN lebih tahan terhadap gejolak harga energi global.

IESR dukung transisi energi yang terencana

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyambut baik komitmen pemerintah mengurangi subsidi BBM secara bertahap.

Menurut Fabby, percepatan elektrifikasi transportasi dan pemberian insentif bagi motor listrik produksi dalam negeri dapat memberikan sejumlah manfaat.

Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi impor energi dan meningkatkan kualitas udara perkotaan. Selain itu, langkah tersebut dapat mendorong perkembangan industri kendaraan listrik nasional.

Namun, Fabby mengingatkan bahwa transformasi energi harus berlangsung secara adil dan terencana. Pemerintah perlu memperhatikan perlindungan kelompok rentan selama proses pengurangan ketergantungan terhadap BBM.

Peningkatan kualitas transportasi publik juga menjadi faktor penting. Pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur pengisian daya berlangsung secara merata.

Selain itu, peningkatan porsi energi bersih dalam sistem kelistrikan nasional menjadi bagian penting agar proses elektrifikasi benar-benar mendukung transisi energi.

Ketahanan pangan dan energi menopang daya beli

Penguatan pangan dan energi pada akhirnya berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi masyarakat. Pasokan domestik yang lebih kuat dapat membantu Indonesia menghadapi perubahan harga komoditas di pasar global.

Ketahanan pangan dapat menjaga ketersediaan kebutuhan pokok. Sementara itu, kemandirian energi dapat mengurangi dampak kenaikan harga minyak dan energi internasional terhadap perekonomian dalam negeri.

Pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 1,5-3,5 persen.

baca juga: Pusat study sawit IPB tegaskan perlunya percepatan program PSR