lolstatistics.com-Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan layanan telekomunikasi nasional. Ia menyebut jaringan telekomunikasi kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penghentian layanan tanpa solusi alternatif dinilai bukan langkah yang bijak.
Nezar menilai pemutusan layanan berpotensi mengganggu aktivitas publik dan layanan pemerintahan. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Hal tersebut berisiko memperlambat transformasi digital nasional yang tengah berlangsung.Menurut Nezar, perbedaan persepsi terkait regulasi atau kewenangan pengelolaan aset sering terjadi. Namun, ia menegaskan penyelesaian masalah tidak seharusnya dilakukan dengan memutus layanan. “Ketika terjadi perbedaan persepsi terkait aturan maupun kewenangan pengelolaan aset, seharusnya penyelesaiannya dilakukan melalui dialog dan koordinasi,” kata Nezar dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga:“Menlu AS dan Menantu Trump Masuk Dewan Perdamaian Gaza”
Harmonisasi Regulasi Jadi Kunci Penguatan Infrastruktur Digital Nasional
Pemerintah menegaskan pentingnya keselarasan regulasi pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Isu ini mengemuka dalam diskusi panel bertajuk Penguatan Transformasi Digital Nasional: Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Digital. Kegiatan tersebut diselenggarakan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) di Jakarta, baru-baru ini.
Diskusi tersebut menyoroti peran infrastruktur digital sebagai fondasi utama transformasi digital nasional. Infrastruktur tidak lagi dipandang sebagai fasilitas pendukung semata. Keberadaannya kini menjadi penentu akses masyarakat terhadap layanan publik dan ekonomi digital.Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmo Sutarno menilai pembangunan infrastruktur digital memiliki posisi strategis bagi negara. Menurutnya, jaringan telekomunikasi tidak hanya melayani kepentingan bisnis operator. Infrastruktur digital menjadi tulang punggung ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Komdigi Fasilitasi Dialog Daerah dan Operator Demi Layanan Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan layanan digital nasional. Pemerintah menilai dialog menjadi kunci penyelesaian perbedaan kepentingan antara daerah dan industri telekomunikasi. Pendekatan kolaboratif dinilai lebih efektif dibanding kebijakan sepihak.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan kementeriannya siap memfasilitasi dialog konstruktif. Dialog tersebut melibatkan pemerintah daerah dan pelaku industri telekomunikasi. Tujuannya untuk menyelaraskan kebutuhan pendapatan daerah dengan keberlanjutan layanan digital nasionalNezar menegaskan pemerintah memahami kebutuhan daerah terhadap pendapatan asli daerah. Namun, kebijakan daerah harus tetap berpihak pada kepentingan publik. Kebijakan juga harus sejalan dengan arah besar transformasi digital Indonesia.
“Kita paham daerah membutuhkan pendapatan asli daerah. Namun kebijakan harus tetap mendukung kepentingan publik dan arah besar transformasi digital Indonesia,” kata Nezar. Ia menekankan pentingnya harmonisasi regulasi pusat dan daerah. Menurutnya, keselarasan aturan akan memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berjalan tanpa hambatan.
Baca juga:“ChatGPT mulai tampilkan iklan, OpenAI pastikan tidak ganggu jawaban AI”
Leave a Reply