lolstatistics.com -Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan layanan telekomunikasi.
Ia menilai jaringan telekomunikasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Penghentian layanan tanpa solusi alternatif berisiko mengganggu layanan publik.
Nezar menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta.
Ia menyoroti potensi dampak langsung bagi masyarakat jika layanan dihentikan.
Menurutnya, kebijakan semacam itu tidak mencerminkan kepentingan publik.
Nezar menjelaskan sengketa aturan atau pengelolaan aset seharusnya diselesaikan melalui dialog.
Ia menolak langkah pemutusan layanan sebagai solusi.
Pendekatan koordinatif dinilai lebih konstruktif dan berkelanjutan.
“Ketika terjadi perbedaan persepsi terkait aturan maupun kewenangan, dialog harus dikedepankan,” kata Nezar.
Ia menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan industri.
Tujuannya menjaga layanan tetap berjalan.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan siap memfasilitasi dialog tersebut.
Fasilitasi bertujuan menyelaraskan kepentingan daerah dan industri telekomunikasi.
Pemerintah ingin memastikan layanan digital nasional tetap berkelanjutan.
Baca juga:“Oppo Reno15 Series Bikin Foto Lebih Hidup Seolah Keluar dari Layar”
MASTEL Soroti Tantangan Industri Telekomunikasi dan Pentingnya Harmonisasi Regulasi
Diskusi panel bertajuk “Penguatan Transformasi Digital Nasional” menyoroti perlunya harmonisasi regulasi pusat dan daerah.
Acara ini digelar Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) di Jakarta baru-baru ini.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan pentingnya dialog dalam penyelesaian sengketa layanan telekomunikasi.
Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmo Sutarno, menekankan posisi strategis pembangunan infrastruktur digital.
Ia menilai infrastruktur ini bukan sekadar sarana bisnis operator telekomunikasi, tetapi fondasi transformasi digital nasional.
Menurut Sarwoto, industri telekomunikasi menghadapi tantangan ganda.
Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dari fixed broadband hingga 5G harus dipercepat agar layanan digital merata.
Namun di sisi lain, industri tertekan oleh biaya regulasi tinggi, persaingan ketat, dan monetisasi layanan yang belum optimal.
“Industri telekomunikasi kita harus mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menghadapi tekanan regulasi dan persaingan,” jelas Sarwoto.
Ia menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Harmonisasi regulasi diyakini akan memperlancar investasi dan pengembangan layanan digital.
Nezar Tegaskan Harmonisasi Regulasi untuk Lindungi Layanan Publik dan Investasi Digital
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan harmonisasi regulasi pusat dan daerah penting untuk keberlangsungan layanan publik.
Diskusi yang digelar Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) bertujuan memastikan otonomi daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional dan mendukung iklim investasi.
Kekhawatiran industri telekomunikasi muncul menyusul kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto yang menghentikan sementara operasional beberapa penyelenggara layanan.
Langkah ini dilakukan melalui penonaktifan Optical Distribution Cabinet (ODC), yang menjadi titik distribusi utama bagi layanan internet dan telekomunikasi.
Nezar menilai penghentian layanan dapat mengancam keberlanjutan layanan publik, merugikan konsumen, dan menimbulkan ketidakpastian investasi.
Ia menekankan dialog dan koordinasi menjadi mekanisme lebih tepat dibanding pemutusan layanan untuk menyelesaikan sengketa regulasi.
Baca juga:“Danantara Diproyeksikan Jadi Sorotan Investor Global di WEF 2026 Swiss”
Leave a Reply