lolstatistics.com -Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti potensi penyebaran paham radikalisme melalui fitur sosial dalam gim daring. Pemerintah menilai risiko tersebut muncul dari interaksi pengguna, bukan dari konten permainan itu sendiri.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa sejumlah gim berbasis komunitas mendapat perhatian khusus. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memantau platform tersebut karena rawan disalahgunakan untuk proses radikalisasi, terutama terhadap anak.
Alexander menegaskan bahwa fitur seperti private chat, voice chat, dan forum komunitas menjadi titik rawan. Fitur ini memungkinkan komunikasi personal yang sulit terpantau secara terbuka.
“Yang menjadi perhatian bukan konten game online, melainkan pemanfaatan fitur interaksi,” ujar Alexander kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa pelaku dapat memanfaatkan interaksi tersebut untuk membangun kedekatan emosional dengan anak. Proses ini dikenal sebagai grooming dan dilakukan secara bertahap.
Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku biasanya mengarahkan korban ke kanal tertutup di luar platform gim. Kanal tersebut dapat berupa grup pesan instan atau forum privat.
Di ruang tertutup itu, pelaku mulai menyampaikan narasi intoleran dan paham radikal secara perlahan. Pendekatan bertahap ini membuat korban sulit menyadari proses indoktrinasi.
Baca juga:“Pada 2050, wearable kesehatan berpotensi hasilkan sejuta ton e-waste”
BNPT dan Kemkomdigi Tangani Paparan Radikalisme Anak di Ruang Digital
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat paparan radikalisme anak meningkat sepanjang 2025 melalui ruang digital. Data menunjukkan gim daring dan media sosial menjadi medium utama penyebaran paham tersebut.
BNPT mengidentifikasi 112 anak di 26 provinsi terpapar radikalisme selama tahun 2025. Paparan terjadi melalui interaksi daring yang berkembang secara bertahap.
Dalam beberapa kasus, proses radikalisasi berlanjut pada keterkaitan dengan jaringan terorisme. Pola ini menunjukkan ancaman nyata terhadap kelompok usia rentan.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan pemerintah mengambil langkah tegas. Penanganan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Alexander menjelaskan pembagian peran antarinstansi telah ditetapkan secara jelas. BNPT bertugas melakukan pencegahan dan kontra-radikalisasi secara strategis.
Kemkomdigi menjalankan pengawasan ruang digital sesuai undang-undang yang berlaku. Tugas tersebut mencakup pemutusan akses dan penanganan konten bermasalah.
Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia menangani aspek penegakan hukum dan penindakan jaringan. Sinergi ini bertujuan memutus rantai radikalisasi sejak tahap awal.
“Penanganan dilakukan secara terpadu agar dampaknya efektif dan berkelanjutan,” ujar Alexander.
Kemkomdigi Perkuat Pencegahan Radikalisme Gim Lewat Indonesia Game Rating System
Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat pencegahan risiko digital melalui Indonesia Game Rating System. Sistem ini melengkapi kolaborasi lintas lembaga dalam melindungi anak di ruang digital.
Kemkomdigi menetapkan IGRS sebagai acuan wajib bagi penerbit dan platform gim. Setiap gim yang beredar di Indonesia harus memiliki label klasifikasi resmi.
Klasifikasi umur dalam IGRS berbasis pada tingkat risiko konten dan interaksi. Pendekatan ini membantu orang tua dan pengguna memahami kesesuaian gim sejak awal.
Penilaian IGRS dilakukan melalui evaluasi konten otomatis dan audit manusia. Tim Kemkomdigi menjalankan audit untuk memastikan akurasi hasil penilaian.
Mekanisme ini mencakup analisis konten visual, narasi, dan fitur interaksi sosial. Fitur tersebut dinilai karena berpotensi memunculkan risiko komunikasi daring.
Kemkomdigi menilai IGRS berperan penting dalam perlindungan anak. Sistem ini membantu mencegah paparan konten atau interaksi yang tidak sesuai usia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan IGRS bukan solusi tunggal. Ia menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh.
“IGRS merupakan bagian dari upaya perlindungan anak pada ruang digital,” kata Alexander. Ia menambahkan perlunya tata kelola platform yang bertanggung jawab.
Baca juga:“Kemenhaj pastikan persiapan haji di Saudi capai progres signifikan”
Leave a Reply