lolstatistics – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan penerapan sanksi sosial bagi warga yang membakar sampah harus berbasis hukum. Langkah ini untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait gangguan aktivitas akibat pembakaran sampah.
Menurut Pramono, Jakarta sebagai ibu kota harus tertib terhadap aturan lingkungan. Penerapan sanksi sosial ini dipandang sebagai solusi sementara sembari mengoptimalkan program pengelolaan sampah modern.
Salah satu langkah strategis Pemprov adalah pengembangan Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan. Program ini mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, yang diharapkan dapat mengurangi volume sampah di TPA serta menciptakan nilai ekonomi. “Kalau Rorotan bisa berjalan dengan baik, kemudian waste to energy berjalan lancar, persoalan sampah Jakarta yang dulu merepotkan masyarakat bisa menjadi harta karun,” jelas Pramono.
Selain itu, sampah RDF dapat dijual ke pihak swasta, sementara program waste-to-energy menghasilkan energi listrik untuk kota. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah meminimalkan sampah yang masuk ke TPA sekaligus mendukung energi terbarukan.
Pemprov DKI menargetkan implementasi RDF dan waste-to-energy rampung dalam beberapa tahun ke depan. Program ini akan memberi manfaat ganda: mengurangi polusi, mendukung ekonomi hijau, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Pramono berharap masyarakat mendukung upaya ini agar Jakarta lebih bersih, tertib, dan berkelanjutan di masa depan.
Baca Juga: “Larangan Impor Baju Bekas: Menkeu Purbaya Tegaskan, Tangkap!“
DLH DKI Percepat Regulasi Sanksi Sosial untuk Pelaku Bakar Sampah
Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan regulasi sanksi sosial bagi pelaku pembakaran sampah masih dalam proses penguatan hukum. Regulasi ini penting untuk menanggapi keluhan warga terhadap pembakaran sampah yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
Hingga kini, belum ada aturan khusus yang mengatur sanksi sosial, termasuk pemasangan foto pelanggar di lokasi atau bentuk serupa. Gagasan ini kini dipercepat untuk menjawab aspirasi masyarakat.
Penerapan sanksi sosial diharapkan memberi efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan warga Jakarta. DLH juga menekankan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Selain itu, sanksi sosial akan dilengkapi dengan program edukasi mengenai pengelolaan sampah dan cara mengurangi pembakaran ilegal.
Secara nasional, tren sanksi sosial untuk pelanggaran lingkungan mulai diterapkan di beberapa kota besar. Misalnya, kota Surabaya dan Bandung menggunakan kampanye publik dan denda ringan untuk mendorong kepatuhan warga. Jakarta berupaya mengadopsi model serupa dengan penyesuaian lokal agar lebih efektif.
DLH DKI menargetkan regulasi ini rampung dalam waktu dekat. Implementasi yang tepat diyakini akan meningkatkan kedisiplinan warga sekaligus mendukung program Refuse Derived Fuel (RDF) dan waste-to-energy. Dengan langkah ini, Pemprov DKI berharap Jakarta menjadi kota bersih, tertib, dan berkelanjutan di masa depan.
Baca Juga: “OpenAI Luncurkan Fitur diSora Video AI dengan Hewan Peliharaan“
Leave a Reply