lolstatistics.com – Bonus direksi dan komisaris di perusahaan BUMN, seperti PT PLN (Persero) pertahun yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah per orang. Posisi sebagai direksi dan komisaris di perusahaan tersebut bukan hanya bergengsi secara karier, tetapi juga menjanjikan penghasilan fantastis. Selain gaji pokok, mereka berhak atas tantiem atau bonus tahunan.
“Baca juga : Warga Pamulang Tolak Kibarkan Bendera Jelang HUT RI”
Pemberian bonus ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2009. Aturan tersebut menyatakan bahwa tantiem diberikan berdasarkan laba perusahaan atau pencapaian kinerja meskipun merugi. Artinya, meski perusahaan mengalami kerugian, bonus tetap dapat diberikan jika indikator kinerja terpenuhi.
Di PLN, bonus dan gaji untuk direksi mencapai angka luar biasa. Berdasarkan laporan resmi tahun 2023, PLN mengalokasikan total Rp 435,861 miliar untuk menggaji 10 direksi. Rinciannya meliputi:
- Gaji pokok 10 direksi: Rp 45,241 miliar
- Tantiem untuk 10 direksi dan 2 direksi lama: Rp 229,377 miliar
- THR: Rp 4,057 miliar
- Tunjangan perumahan: Rp 2,128 miliar
- Tanggungan PPh 21: Rp 152,6 miliar
- BPJS: Rp 2,459 miliar
Dengan pembagian rata, setiap direksi menerima sekitar Rp 4,52 miliar gaji pokok per tahun, atau sekitar Rp 277 juta per bulan. Tantiem per orang bahkan mencapai Rp 19,11 miliar. Totalnya, satu direksi PLN bisa mengantongi sekitar Rp 23,63 miliar dalam setahun — jumlah yang setara dengan lima digit dalam satuan juta rupiah.
Untuk komisaris, penghasilannya lebih rendah dari direksi, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021. Komisaris Utama menerima 45% dari penghasilan Direktur Utama, sementara anggota dewan komisaris menerima 90% dari gaji Komisaris Utama.
Bonus Direksi dan Komisaris PLN Sentuh Rp 23 Miliar per Orang per Tahun
Penghitungan penghasilan direksi dan komisaris juga melewati tahap penetapan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta finalisasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Besaran bonus sangat bergantung pada kinerja dan skala usaha BUMN.
PLN adalah salah satu BUMN terbesar di Indonesia, dengan cakupan layanan di seluruh wilayah nasional. Karena itu, beban operasional dan tanggung jawab manajerialnya besar, sehingga penghasilan para pimpinan utamanya juga tinggi. Namun, hal ini sering menjadi sorotan publik, terutama saat perusahaan masih mendapat subsidi atau dalam kondisi keuangan kurang optimal.
Transparansi atas gaji dan bonus direksi serta komisaris BUMN seperti PLN sangat penting untuk menjaga akuntabilitas publik. Meskipun penghasilan tinggi dapat dianggap wajar dalam korporasi besar, pemberiannya harus tetap berdasarkan kinerja nyata dan efisiensi penggunaan dana publik.
“Baca juga : Pelaku Eksekusi Menari Usai Aksi Brutal di Lokasi Kejahatan”
Ke depan, pengawasan dan evaluasi atas kebijakan remunerasi di tubuh BUMN perlu diperkuat agar selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Leave a Reply